Kaidah Penggunaan dan Pengabaian Kalam, Kaidah Penghalang dan Tuntutan, Kaidah Dominasi Haram, dan Kaidah Pengikut

Kaidah Penggunaan dan Pengabaian Kalam, Kaidah Penghalang dan Tuntutan, Kaidah Dominasi Haram, dan Kaidah Pengikut

  Juni 06, 2026    Zaenal Abidin

---

Materi Perkuliahan

Mata Kuliah: Qowaidul Fiqhiyah Iqtishadiyah

Topik: Kaidah Penggunaan dan Pengabaian Kalam, Kaidah Penghalang dan Tuntutan, Kaidah Dominasi Haram, dan Kaidah Pengikut

Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan secara tepat konsep dan penerapan kaidah-kaidah fiqhiyah iqtishadiyah dalam aktivitas ekonomi syariah.

2. Menganalisis permasalahan ekonomi kontemporer berdasarkan kaidah fiqh yang relevan.

3. Menjawab tes formatif secara tepat berdasarkan pemahaman konseptual dan aplikatif.

4. Menyusun mind map yang sistematis dan kreatif terkait hubungan antar-kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi syariah.

---

Pendahuluan

Qawa'id Fiqhiyyah Iqtishadiyyah merupakan seperangkat kaidah universal yang dirumuskan oleh para fuqaha sebagai pedoman dalam memahami, menafsirkan, dan menetapkan hukum terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai instrumen metodologis yang membantu para akademisi, praktisi, dan regulator ekonomi syariah dalam menyelesaikan persoalan muamalah yang terus berkembang. Menurut Al-Zarqa (1968), kaidah fiqh merupakan prinsip umum yang mencakup banyak cabang hukum sehingga memudahkan proses istinbath hukum terhadap berbagai kasus baru. Dalam konteks ekonomi syariah modern, kaidah fiqh menjadi landasan penting dalam pengembangan produk keuangan syariah, akad bisnis, investasi, dan transaksi digital.

Empat kaidah yang dibahas pada pertemuan ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam praktik ekonomi syariah, khususnya ketika menghadapi persoalan kontrak (akad), konflik kepentingan, pencampuran unsur halal dan haram, serta hubungan antara objek utama dan objek pengikut dalam transaksi.

---

1. Kaidah Penggunaan dan Pengabaian Kalam

a. Teks dan Arti Kaidah

Kaidah

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

I‘mālu al-kalāmi awlā min ihmālihi

Artinya:

"Menggunakan atau mengamalkan suatu perkataan lebih utama daripada mengabaikannya."

---

b. Makna Kaidah

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap ucapan, pernyataan, kontrak, maupun redaksi akad harus dipahami dan diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga memiliki makna hukum yang dapat diberlakukan. Selama masih memungkinkan untuk memberikan makna yang sah terhadap suatu pernyataan, maka makna tersebut harus diutamakan daripada menganggapnya tidak memiliki konsekuensi hukum.

Menurut Al-Suyuthi (2010), tujuan kaidah ini adalah menjaga kemanfaatan perkataan dan menghindari kesia-siaan dalam akad maupun transaksi. Dalam perspektif ekonomi syariah, seluruh klausul dalam akad harus diupayakan untuk dipahami dan diterapkan sesuai tujuan para pihak yang berakad.

Kaidah ini juga menunjukkan pentingnya prinsip kepastian hukum (legal certainty) dalam transaksi ekonomi. Sebuah kontrak tidak boleh dibatalkan hanya karena terdapat redaksi yang kurang sempurna apabila masih dapat dipahami maksud dan tujuannya.

---

c. Aplikasi Kaidah

Dalam akad murabahah, misalnya, seorang nasabah menyatakan:

"Saya membeli barang ini dengan pembayaran dicicil selama satu tahun."

Meskipun tidak disebutkan jumlah cicilan secara rinci dalam pernyataan tersebut, apabila rincian harga dan jadwal pembayaran telah tercantum dalam dokumen akad, maka akad tetap dapat diberlakukan karena maksud para pihak dapat dipahami dengan jelas.

Pada praktik fintech syariah, beberapa klausul digital sering menggunakan istilah umum yang dapat ditafsirkan berdasarkan kebiasaan transaksi. Selama maknanya dapat dipahami dan tidak bertentangan dengan syariah, maka klausul tersebut tetap berlaku.

---

Diagram Visualisasi

PERNYATAAN / AKAD
         │
         ▼
Apakah dapat dipahami maknanya?
         │
   ┌─────┴─────┐
   │           │
 Ya          Tidak
   │           │
   ▼           ▼
Diamalkan   Diabaikan
   │
   ▼
Akad Sah dan Berlaku

---

2. Kaidah Penghalang dan Tuntutan

a. Teks dan Arti Kaidah

Kaidah

إِذَا اجْتَمَعَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي قُدِّمَ الْمَانِعُ

Idzā ijtama‘a al-māni‘u wal-muqtadhī quddima al-māni‘

Artinya:

"Apabila berkumpul antara faktor penghalang dan faktor yang menuntut, maka faktor penghalang lebih didahulukan."

---

b. Makna Kaidah

Kaidah ini menjelaskan bahwa ketika terdapat dua faktor yang saling bertentangan, yaitu faktor yang mengharuskan suatu hukum berlaku dan faktor yang menghalangi berlakunya hukum tersebut, maka penghalang harus lebih diprioritaskan.

Menurut Al-Zuhaili (2012), kaidah ini bertujuan menjaga kehati-hatian hukum (ihtiyath) dan menghindari terjadinya pelanggaran syariah. Dalam ekonomi syariah, suatu transaksi yang pada dasarnya diperbolehkan dapat menjadi terlarang apabila terdapat unsur yang menjadi penghalang seperti riba, gharar, penipuan, atau kedzaliman.

---

c. Aplikasi Kaidah

Investasi saham pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung unsur kepemilikan usaha.

Namun apabila perusahaan tersebut bergerak dalam industri perjudian atau minuman keras, maka faktor penghalang (haramnya usaha) lebih didahulukan daripada faktor yang menuntut kebolehannya.

Contoh lain adalah pembiayaan usaha yang secara umum halal, tetapi dalam praktiknya mengandung manipulasi laporan keuangan. Maka akad tersebut dapat ditolak karena terdapat unsur penghalang berupa penipuan (gharar dan tadlis).

---

Diagram Visualisasi

Suatu Transaksi
       │
       ▼
 Ada Sebab Boleh
       │
       ▼
 Ada Penghalang?
       │
 ┌─────┴─────┐
 │           │
Ya         Tidak
 │           │
 ▼           ▼
Dilarang   Diperbolehkan

---

3. Kaidah Dominasi Haram

a. Teks dan Arti Kaidah

Kaidah

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِّبَ الْحَرَامُ

Idzā ijtama‘a al-halālu wal-harāmu ghulliba al-harām

Artinya:

"Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, maka yang haram lebih didahulukan."

---

b. Makna Kaidah

Kaidah ini merupakan prinsip kehati-hatian syariah yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi. Ketika unsur halal dan haram bercampur sehingga tidak dapat dipisahkan secara jelas, maka status haram lebih dominan untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariah.

Menurut Ibn Nujaim (1999), kaidah ini berfungsi menjaga kemurnian harta dan menghindarkan umat Islam dari syubhat yang berpotensi membawa kepada keharaman.

Dalam industri keuangan syariah, prinsip ini menjadi dasar penerapan screening syariah terhadap perusahaan dan instrumen investasi.

---

c. Aplikasi Kaidah

Seseorang memperoleh pendapatan dari dua sumber:

• 80% usaha halal

• 20% hasil riba

Ketika kedua pendapatan tersebut tercampur tanpa pemisahan yang jelas, maka diperlukan proses pembersihan (purification) sebelum digunakan.

Pada pasar modal syariah, perusahaan yang memperoleh pendapatan nonhalal melebihi batas toleransi yang ditetapkan regulator syariah dapat dikeluarkan dari daftar efek syariah.

---

Diagram Visualisasi

Harta Campuran
     │
 ┌───┴───┐
 │       │
Halal  Haram
 │       │
 └───┬───┘
     ▼
Tidak dapat dipisahkan
     ▼
Haram lebih dominan

---

4. Kaidah Pengikut

a. Teks dan Arti Kaidah

Kaidah

التَّابِعُ تَابِعٌ

At-tābi‘u tābi‘un

Artinya:

"Sesuatu yang menjadi pengikut, hukumnya mengikuti yang diikutinya."

---

b. Makna Kaidah

Kaidah ini menjelaskan bahwa suatu objek yang bersifat pelengkap atau pengikut tidak memiliki hukum yang berdiri sendiri, melainkan mengikuti hukum objek utama.

Menurut Al-Suyuthi (2010), hukum suatu unsur pengikut akan mengikuti status hukum unsur pokok selama unsur tersebut tidak memiliki keberadaan yang independen dalam akad.

Dalam ekonomi syariah, kaidah ini banyak diterapkan pada transaksi jual beli aset yang memiliki fasilitas pelengkap, bonus, atau aksesori yang melekat pada objek utama.

---

c. Aplikasi Kaidah

Seseorang membeli rumah.

Di dalam rumah terdapat:

• Instalasi listrik

• Pagar

• Sumur

• Saluran air

Seluruh fasilitas tersebut otomatis mengikuti objek utama yaitu rumah.

Dalam akad murabahah kendaraan, perlengkapan standar seperti ban cadangan, buku servis, dan toolkit mengikuti status kendaraan sebagai objek utama akad.

---

Diagram Visualisasi

Objek Utama
    │
    ▼
Objek Pengikut
    │
    ▼
Mengikuti Hukum
Objek Utama

---

Studi Kasus Ekonomi Syariah

Kasus 1

Bank Syariah memberikan pembiayaan murabahah kendaraan. Dalam akad disebutkan bahwa kendaraan dijual berikut perlengkapan standar dan asuransi syariah selama satu tahun.

Analisis;

• 
  

---

Kasus 2

Sebuah perusahaan memperoleh keuntungan dari bisnis perdagangan halal, namun sebagian kecil dana ditempatkan pada deposito berbunga.

Analisis;

• 
  

---

Kasus 3

Investor ingin membeli saham perusahaan makanan. Setelah diteliti, perusahaan tersebut juga memiliki anak usaha perjudian online.

Analisis;

• 
  

---

Mind Map Materi

QOWA'ID FIQHIYYAH IQTISHADIYYAH
│
├── Penggunaan Kalam
│   ├── Mengutamakan makna
│   ├── Menjaga akad
│   └── Kepastian hukum
│
├── Penghalang dan Tuntutan
│   ├── Ada sebab hukum
│   ├── Ada penghalang
│   └── Penghalang didahulukan
│
├── Dominasi Haram
│   ├── Campuran halal-haram
│   ├── Kehati-hatian
│   └── Purifikasi
│
└── Pengikut
    ├── Objek utama
    ├── Objek pelengkap
    └── Hukum mengikuti induk

---

Pertanyaan 

1. Mengapa dalam kaidah fiqh penggunaan suatu pernyataan lebih diutamakan daripada mengabaikannya? Jelaskan dengan contoh akad ekonomi syariah.

2. Bagaimana penerapan kaidah penghalang dan tuntutan dalam praktik investasi syariah modern?

3. Mengapa unsur haram lebih didahulukan ketika bercampur dengan unsur halal? Jelaskan berdasarkan prinsip maqashid syariah.

4. Analisislah penerapan kaidah pengikut dalam transaksi jual beli properti dan pembiayaan kendaraan syariah.

5. Bagaimana relevansi keempat kaidah tersebut dalam pengembangan produk fintech syariah di Indonesia?

---

Daftar Pustaka

Al-Suyuthi, J. A. (2010). Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Zarqa, M. A. (1968). Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Dar al-Qalam.

Al-Zuhaili, W. (2012). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 1–10). Damaskus: Dar al-Fikr.

Ibn Nujaim, Z. (1999). Al-Asybah wa al-Nazhair. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Karim, A. A. (2020). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (6th ed.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ascarya. (2021). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Djazuli, A. (2019). Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, A. (2014). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.