Akad Ijarah dalam Fiqh Muamalah

  Maret 11, 2026    Zaenal Abidin

---

---

Akad Ijarah dalam Fiqh Muamalah

---

1. Definisi dan Karakteristik Transaksi Ijarah

Dalam kajian fiqih muamalah, ijarah merupakan salah satu bentuk akad yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi Islam. Secara etimologis, kata ijarah berasal dari bahasa Arab “al-ajru” yang berarti imbalan, kompensasi, atau upah atas suatu pekerjaan atau manfaat yang diberikan. Secara terminologis, para ulama fiqih mendefinisikan ijarah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang tersebut (Antonio, 2001).

Dalam perspektif ekonomi syariah modern, ijarah sering dipahami sebagai kontrak sewa atau kontrak jasa yang memungkinkan seseorang memanfaatkan suatu aset atau tenaga kerja dengan memberikan kompensasi yang disepakati. Konsep ini sejalan dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam yaitu keadilan, transparansi, dan kerelaan antar pihak yang bertransaksi (Karim, 2010).

Karakteristik utama akad ijarah terletak pada objek transaksi yang berupa manfaat (usufruct), bukan kepemilikan barang. Artinya, seseorang yang menyewa rumah tidak menjadi pemilik rumah tersebut, tetapi hanya memiliki hak untuk memanfaatkan rumah itu selama masa sewa. Hal ini membedakan ijarah dari akad jual beli (bay’) yang memindahkan kepemilikan barang secara permanen (Hidayat, 2015).

Selain itu, akad ijarah memiliki unsur-unsur penting yang harus terpenuhi agar transaksi dianggap sah menurut hukum Islam. Unsur tersebut meliputi pihak yang berakad (mu’jir dan musta’jir), objek ijarah, harga sewa atau upah, serta sighat akad yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Kejelasan unsur-unsur ini bertujuan untuk menghindari praktik gharar atau ketidakpastian dalam transaksi ekonomi (Ascarya, 2011).

Dalam praktik ekonomi modern, akad ijarah berkembang dalam berbagai sektor, seperti sewa properti, jasa tenaga kerja, leasing syariah, hingga layanan transportasi berbasis aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ijarah memiliki fleksibilitas tinggi dan dapat beradaptasi dengan perkembangan sistem ekonomi kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah (Usmani, 2002).

---

2. Dalil Al-Qur’an tentang Ijarah

a. QS. القصص (Al-Qashash) : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata: Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja adalah yang kuat lagi terpercaya.”

Ayat ini menjadi dalil kebolehan mempekerjakan seseorang dengan sistem upah (ijarah).

---

b. QS. الطلاق (At-Thalaq) : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

Ayat ini menunjukkan kewajiban memberikan upah atas jasa yang diberikan.

---

c. QS. البقرة (Al-Baqarah) : 233

فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.”

Ayat ini menjadi dasar akad ijarah dalam bentuk jasa penyusuan.

---

3. Dalil Hadis tentang Ijarah

a. Hadis tentang upah pekerja

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Sunan Ibnu Majah)

Hadis ini menjadi prinsip dasar keadilan dalam pembayaran upah.

---

b. Hadis Qudsi tentang orang yang tidak membayar upah

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

“Ada tiga golongan yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat… salah satunya adalah orang yang mempekerjakan pekerja lalu mengambil manfaat darinya tetapi tidak memberikan upahnya.” (HR. Sahih al-Bukhari)

Hadis ini menegaskan larangan menzalimi pekerja dalam akad ijarah.

---

4. Dalil Kaidah Fiqih terkait Ijarah

Selain dalil nash, para ulama juga merumuskan kaidah fiqih yang mendukung praktik ijarah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah ini menjadi landasan bahwa akad ijarah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan zalim.

---

5. Jenis-Jenis Transaksi Ijarah

Dalam literatur fiqih muamalah, para ulama mengklasifikasikan akad ijarah ke dalam beberapa jenis berdasarkan objek manfaat yang diperjanjikan.

a. Ijarah atas manfaat barang (Ijarah al-A’yan)

Jenis ijarah ini berkaitan dengan pemanfaatan barang atau aset tanpa perpindahan kepemilikan. Contohnya adalah menyewa rumah, kendaraan, atau alat pertanian. Dalam hal ini, pemilik barang memperoleh pendapatan dari biaya sewa, sementara penyewa memperoleh manfaat dari penggunaan barang tersebut (Karim, 2010).

b. Ijarah atas jasa (Ijarah al-A’mal)

Jenis ini berkaitan dengan pemanfaatan tenaga atau jasa seseorang. Contohnya adalah pembayaran upah kepada pekerja, guru, dokter, atau buruh. Dalam konteks ini, objek akad bukan barang, melainkan tenaga atau keahlian seseorang yang digunakan untuk menghasilkan manfaat tertentu (Antonio, 2001).

c. Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)

Dalam perkembangan ekonomi syariah modern, terdapat bentuk ijarah yang disebut Ijarah Muntahiyah Bittamlik, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. Skema ini banyak digunakan dalam pembiayaan syariah di lembaga keuangan, seperti pembiayaan kendaraan atau properti (Ascarya, 2011).

---

6. Bentuk Pelanggaran dalam Akad Ijarah

Walaupun ijarah merupakan akad yang sah dalam Islam, praktiknya dapat mengandung pelanggaran jika tidak memenuhi prinsip syariah.

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah ketidakjelasan objek atau manfaat yang disewakan. Jika manfaat yang diberikan tidak jelas atau tidak dapat diukur secara pasti, maka akad tersebut mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam (Usmani, 2002).

Pelanggaran lain adalah ketidakjelasan upah atau harga sewa. Dalam Islam, upah harus diketahui secara jelas sejak awal akad. Nabi Muhammad SAW bahkan menegaskan pentingnya kejelasan upah pekerja melalui hadis yang menganjurkan agar upah diberikan sebelum keringat pekerja mengering.

Selain itu, pelanggaran juga dapat terjadi jika pihak penyewa menggunakan barang di luar kesepakatan akad. Misalnya, seseorang menyewa kendaraan untuk penggunaan pribadi, tetapi kemudian digunakan untuk aktivitas komersial tanpa izin pemilik. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak (Hidayat, 2015).

Bentuk pelanggaran lain adalah tidak memenuhi kewajiban perawatan atau tanggung jawab terhadap barang sewaan. Jika penyewa merusak barang karena kelalaian, maka ia wajib mengganti kerugian sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam fiqih muamalah (Ascarya, 2011).

---

7. Berakhirnya Akad Ijarah

Akad ijarah tidak berlangsung selamanya, tetapi memiliki batas waktu tertentu yang disepakati oleh para pihak. Dalam fiqih muamalah, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan akad ijarah berakhir.

Pertama, akad ijarah berakhir ketika masa sewa telah selesai sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Setelah masa tersebut habis, penyewa wajib mengembalikan barang kepada pemiliknya.

Kedua, akad dapat berakhir jika objek ijarah tidak dapat lagi memberikan manfaat, misalnya rumah yang disewa mengalami kerusakan berat akibat bencana sehingga tidak dapat ditempati (Karim, 2010).

Ketiga, akad juga dapat berakhir karena kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri kontrak lebih awal. Hal ini diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan.

Keempat, dalam beberapa kondisi tertentu, akad ijarah dapat berakhir karena meninggalnya salah satu pihak, terutama jika akad berkaitan dengan jasa personal yang tidak dapat digantikan oleh orang lain (Usmani, 2002).

---

8. Diagram Visualisasi Konsep Ijarah

Berikut pola sederhana mekanisme akad ijarah:

PEMILIK ASET / PEMBERI JASA
        (Mu’jir)
            │
            │ Akad Ijarah
            │ (Kesepakatan Manfaat + Upah)
            ▼
PENYEWA / PENGGUNA JASA
        (Musta’jir)
Alur Transaksi:
1. Kesepakatan manfaat
2. Penentuan harga sewa / upah
3. Pemanfaatan barang atau jasa
4. Pembayaran imbalan
5. Akad berakhir sesuai kesepakatan

Skema ini menunjukkan bahwa yang dipertukarkan dalam ijarah adalah manfaat dan imbalan, bukan kepemilikan barang.

---

9. Studi Kasus (Case Study)

Kasus 1: Sewa Alat Pertanian

Seorang petani di Desa Lambur menyewa traktor milik tetangganya untuk membajak sawah selama 2 hari dengan biaya Rp500.000. Dalam perjanjian awal disepakati bahwa traktor hanya digunakan untuk lahan seluas 1 hektar. Namun penyewa menggunakan traktor tersebut untuk membajak lahan tambahan milik orang lain tanpa izin pemilik.

Analisis:

Dalam perspektif fiqih muamalah, tindakan tersebut merupakan pelanggaran akad ijarah karena penggunaan barang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

---

Kasus 2: Upah Buruh Bongkar Muat

Sebuah perusahaan sawit mempekerjakan buruh bongkar muat dengan sistem upah harian. Namun perusahaan tidak menentukan jumlah upah secara jelas sebelum pekerjaan dimulai.

Analisis:

Praktik ini berpotensi mengandung unsur gharar karena ketidakjelasan upah, sehingga tidak sesuai dengan prinsip ijarah dalam Islam.

---

10. Pertanyaan Diskusi Mahasiswa

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara akad ijarah dan akad jual beli (bay’) dalam perspektif fiqih muamalah.

2. Mengapa kejelasan manfaat dan upah menjadi syarat penting dalam akad ijarah?

3. Bagaimana penerapan konsep ijarah dalam ekonomi digital, seperti layanan transportasi online?

4. Analisis apakah sistem leasing kendaraan konvensional dapat disesuaikan dengan akad ijarah dalam ekonomi syariah.

5. Berdasarkan kasus buruh bongkar muat, bagaimana solusi akad yang sesuai dengan prinsip ijarah?

---

Daftar Pustaka

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hidayat, E. (2015). Fiqh Muamalah. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Karim, A. A. (2010). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance. Karachi: Maktaba Ma’ariful Qur’an.

---